Pada Kamis 15 Oktober 2020, jalanan di Bangkok penuh dengan ribuan aktivis dan mahasiswa Thailand yang melakukan protes. Satu hari sebelumnya, puluhan ribu aktivis dan mahasiswa berkumpul di luar kantor Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha. Mereka menuntut pengunduran diri Prayuth yang memimpin negara di bawah kekuasaan militer sejak tahun 2014.

Selain protes pengunduran diri Prayuth, para aktivis juga mendorong perubahan konstitusi dan reformasi monarki negara. Rabu malam, Prayuth mengumumkan keadaan darurat yang melarang pertemuan lebih dari lima orang. Perintah tersebut lantas memberikan wewenang kepada polisi untuk menahan sejumlah orang tanpa dakwaan. Adapun pelarangan publikasi berita melalui media elektronik yang dapat memengaruhi keamanan nasional.

Setelah deklarasi dikeluarkan, polisi bergerak untuk membubarkan massa yang menolak pergi. Polisi telah melakukan 22 penangkapan, beberapa adalah pemimpin gerakan protes. Pada hari Kamis, ribuan orang berkumpul di bagian kota yang berbeda untuk melakukan protes baru yang melanggar perintah darurat. Para pengunjuk rasa banyak yang memakai penutup wajah serta meneriaki nama Prayuth dan ingin agar teman mereka dibebaskan.

Thailand telah berada dalam keadaan darurat nasional sebagai bagian dari upayanya untuk melawan COVID-19. Krisis besar pun terjadi selama beberapa bulan terakhir. Demo awalnya berjalan dengan baik, namun pada insiden hari Rabu, polisi mendorong beberapa massa untuk menjauhi iring-iringan mobil yang membawa Ratu Thailand Suthida. Kejadian tersebut  diabadikan dalam foto dan video yang kemudian dibagikan secara luas di media sosial.

Gambar tersebut menunjukkan massa memberi isyarat dan berteriak hanya beberapa meter dari iring-iringan kerajaan. Tindakan itu tidak pernah terjadi di Thailand karena biasanya mereka menunggu iring-iringan kerajaan dengan duduk atau berbaring di tanah sebagai tanda penghormatan.

Kata seorang pengunjuk rasa, “Di masa lalu ketika bangsawan lewat, kami bahkan tidak bisa berjalan di sekitar daerah itu,” “Kita harus menghentikan semuanya dan berlutut di tanah.” Lalu ada satu pengunjuk rasa menambahkan, “Saya sangat terkejut. Itu terjadi sekarang, kami banyak berubah dan itu telah bergerak maju. Kami melanggar tabu.” Keluarga kerajaan Thailand dilindungi oleh undang-undang yang mencegah kritik terhadap anggotanya. UU tersebut sering digunakan untuk membungkam kritik yang berisiko 15 tahun penjara jika terbukti menghina monarki.

Pada hari Kamis, seorang juru bicara pemerintah mengatakan, perdana menteri telah memerintahkan polisi untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang mencoba mengganggu iring-iringan mobil kerajaan atau menghina monarki. Demonstran mahasiswa pertama kali mengeluarkan kritik yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap monarki dan menyerukan reformasi pada pertemuan protes bulan Agustus.

Para aktivis mengkritik kekayaan Raja Maha Vajiralongkorn menggunakan bahasa langsung di depan umum untuk pertama kalinya. Mereka juga mempertanyakan pengaruhnya dan mencatat bahwa beliau menghabiskan sebagian besar waktunya di Jerman, bukan Thailand. Royalis konservatif Thailand menuduh gerakan protes berusaha mengakhiri monarki, tuduhan yang disangkal oleh para pemimpinnya.

Penulis: Diva Syafitri Editor: Alfira Nanda Delya